Cilodong | https://jurnaldepok.buzz
Mantan Direktur Utama PT Persikad, Adi Gunaya mengungkapkan, terpuruknya tim sepak bola Kota Depok (Persikad) merupakan tanggungjawab Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Khairullah Ahyari.
Ia mengatakan, bahwa dirinya cukup lama merasakan pahit getirnya mengelola Persikad akibat tidak adanya dukungan finansial dari Pemerintah Kota Depok.
“Persikad mulai terpuruk sejak kepemimpinan Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok pada tahun 2006. Bahkan saat itu finansial atau keuangan Persikad sempat ‘tersandera’ saat bertandang di Cirebon, Jawa Barat,” ujarnya kepada https://jurnaldepok.buzz, Rabu (20/11/24).
Ketika itu, kata dia, Persikad tak sanggup menutupi sejumlah biaya, mulai dari penginapan hotel dan lain sebagainya.
“Ya betul, pada saat itu Persikad masih dipimpin oleh Pak Hermanto, itu sempat ditahan di sana (Cirebon,red),” katanya.
Kemudian, sambungnya, dirinya dipanggil oleh Yuyun Wirasaputra yang saat itu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok. Pertemuan tersebut dihadiri Hasbullah Rahmad yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Barat dan tokoh muda Depok, Pradi Supriatna.
“Karena katanya urusan ini yang bisa menyelesaikan cuma Adi Kumis. Alhamdulillah pada saat itu Persikad yang tadinya tertahan di sana (Cirebon) akhirnya bisa kembali ke Depok,” paparnya.
Adi kembali memastikan, bahwa sejak dipegang olehnya, Pemkot Depok dibawah kepepiminan Nur Mahmudi hingga Idris tidak pernah memberikan kontribusi untuk Persikad.
Padahal, menurut Adi, Idris bisa menyelesaikan masalah Persikad melalui CSR. Karena selain sebagai wali kota, ia adalah salah satu komisaris di Bank BJB.
“Harusnya bisa, dia punya kewenangan untuk memberi rekomendasi CSR. Tapi nyatanya tidak pernah sama sekali,” ungkapnya.
Dikatakannya, masalah rupanya tidak selesai di zaman Nur Mahmudi namun hal itu kembali terulang terkait masalah keungan yang membuat Persikad terpaksa angkat kaki dari Depok.
“Persikad ditarik oleh Bupati Purwakarta yang saat itu dijabat Dedi Mulyadi, tepatnya sekira tahun 2015. Mohammad Idris terpilih sebagai Wali Kota Depok di tahun 2016. Kami dipercaya untuk menyelesaikan misi mengembalikan Persikad. Beliau (Idris, red) memanggil saya, menanyakan apakah Persikad bisa diambil kembali ke Depok? Saya jawab bisa Pak, karena saya tidak pernah menyerahkan Persikad ke Purwakarta,” tegasnya.
Idris juga menanyakan kepadanya apa yang harus dipenuhi agar Persikad bisa kembali ke Depok.
“Saya bilang cuma ada satu kewajiban yang harus kita penuhi, yakni membayar hutang kepada pemain dan catering. Persikad mempunyai hutang sebesar Rp 1,8 miliar. Jadi, kalau diberitakan sekarang saya sebagai biang keladi itu salah. Yang bertanggung jawab sebenarnya Idris dan Khairullah. Karena sebagai Komisaris Persikad Paricaradharma yang diangkat Idris dengan Direktur Utama, Nugi. Harusnya mereka selasaikan hutang itu, tapi sampai saat ini enggak terelaisasi,” ungkapnya.
Karena, lanjut Adi, pada saat itu dirinya telah berulang kali menagih janji untuk melunasi tunggakan gaji para pemain, namun tidak ada kejelasan.
Di sisi lain, PSSI masih mengakui Adi Kumis sebagai Dirut PT Persikad. Sebab, tidak ada perjanjian tertulis yang diserahkan pada kubu Idris.
Adi sangat menyayangkan pihak yang tidak mengerti rumah tangga Persikad memberikan statemen di media.
“Kalau engak tahu tentang Persikad jangan cuap-cuap di media, ente pernah jadi pengurus PSSI belum, jadi pengurus SSB aja belum pernah udah cuap-cuap di media,” pungkasnya. n Aji Hendro
