Beji | junaldepok.com
Calon Wali Kota Depok nomor urut 2, Supian Suri menegaskan dirinya tidak gegabah untuk mengambil keputusan dalam penanganan sampah melalui program incinerator. Hal itu dikatakan Supian untuk menjawab pertanyaan paslon Wakil Wali Kota Depok, Ririn Farabi pada Debat Terbuka Pilkada Depok, Minggu (03/11/24) kemarin.
Dalam debat tersebut, paslon nomor urut 01, IBH-Ririn Farabi mengklaim telah menyiapkan strategi khusus ungtuk menangani persoalan sampah di antaranya mengandalkan alat incinerator sebagai pengolah sampah.
Ririn lantas sempat menyinggung peran calon Wali Kota Depok nomor urut 02, Supian Suri yang kala itu menjabat sebagai sekretaris daerah atau sekda.
“Oh iya, sebetulnya saya enggak mau bicara terkait tentang ini, pernyataan Bu Ririn yang dianggap saya tidak mengeksekusi perintah Pak Wali. Bu Ririn yang saya hormati, mohon maaf Bu Ririn harus saya bercerita biar Bu Ririn tahu, karena Bu Ririn tidak tahu, Bu Ririn belum pernah masuk di pemerintahan,” ujarnya di sela kegiatan shoting bersama pendampingnya Chandra Rahmansyah di RM Betawi Ngumpul, Beji.
Supian lantas menjelaskan, bahwa benar ketika menjabat sebagai Sekda Depok, dirinya mendapat tugas dari wali kota untuk belanja incinerator tepatnya di akhir tahun 2023. Saat itu, dirinya langsung diminta untuk alokasi anggaran dari bantuan tak terduga atau BTT.
Kemudian Supian memanggil pihak terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Sebab mereka adalah eksekutor alias sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Saya sampaikan, bahwa kita akan alokasikan BTT. Tetapi, mereka teman-teman DLHK enggak siap lantaran kajiannya belum ada. Ini kan perintah enggak bisa langsung dijalankan, pertama kajian internal terhadap incinerator belum ada, kedua terkait tentang kajian pengadaanya juga belum ada. Jadi dua hal ini yang saya khawatir. Namanya penyelenggara pemerintah, kajian internal itu urgensinya terhadap incinerator seperti apa? Penting apa tidak?,” ungkapnya.
Selanjutnya, sambungnya, kajian pengadaan, Supian menegaskan bahwa harus ada kajian pengadaan alat incinerator terlebih harga yang ditawakan bervariasi mulai dari Rp 5 miliar, Rp 10 miliar dan ada pula yang Rp 25 miliar.
“Jadi kami harus benar-benar mendalami, kenapa sih Rp 5 M, jangan sampai kami bayar Rp 25 M, ternyata alat itu hanya ukuran Rp 5 M dan yang lainnya,”katanya.
Usut punya usut, rupanya alat yang diajukan kala itu merupakan rekomendasi dari Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yang juga kader PKS dan saat ini maju sebagai calon wali kota bersama Ririn.
“Di sisi lain, mohon maaf saya harus sampaikan, Pak Imam merekomendasikan merek tertentu dan minta itu yang dibeli,” ucapnya.
Kala itu Supian menegaskan, bahwa tidak bisa langsung beli begitu saja, perlu uji coba dulu terkait dengan kemampuan alat.
“Akhirnya disepakatilah alat yang katanya rekomendasi Pak Imam, mohon maaf enggak siap dengan cara-cara begini. Kami ingin pemerintahan ini siapapun dia kalau memang punya kualitas bagus ya silahkan, tapi kalaupun itu direkomendasikan enggak apa-apa, tapi harus bagus juga,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, ketika alat tersebut diuji hasilnya tak sesuai ekspektasi. Padahal, incinerator rekomendasi Imam sempat diklaim bisa menyelesaikan sampah 20 ton per hari.
“Waktu itu katanya bisa produksi 20 ton per hari, kami coba dalam sebulan, satu hari itu tidak sampai 1 ton. Kalau teman-teman (media) enggak percaya, cek saja. Kami di akhir tahun 2023 pernah mencoba satu alat incinerator di Pasar Cisalak,” tukasnya.
Tak hanya itu, Supian juga mengkhawatirkan aspek dampak lingkungan yang dinilainya tidak baik.
“Asapnya itu bikin warga sekitar Cisalak pada komplain. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa waktu itu tidak dieksekusi secara langsung, karena harus ada kajian,” pungkasnya. n Aji Hendro
