Cinere | https://jurnaldepok.buzz
Jika pada umumnya Kelurahan lain diuntungkan dengan penerapan program pembangunan berbasis RW dapat dengan kucuran dana Rp 300 juta / RW.
Namun tidak demikian dengan Kelurahan Pangkalan Jati Baru (PJB), Kecamatan Cinere. Sebab, di Kelurahan PJB hanya ada 6 RW sehingga total dana pembangunan yang akan direalisasikan pada tahun 2026 nanti hanya sebesar Rp 1,8 Miliar atau lebih kecil dari jumlah realisasi dana anggaran pembangunan tahun tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,5 miliar.
Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pangkalan Jati Baru (PJB), Kecamatan Cinere, Kiky Maruloh mengatakan terpaksa akan mengalokasikan sebagian usulan perbaikan fasilitas umum melalui jalur pokok pikiran atau aspirasi anggota DPRD terutama dalam menopang pembiayaan pembangunan fisik.
“Ya, pada tahun tahun sebelumnya sampai tahun ini jatah dana pembangunan setiap Kelurahan masing masing sebesar Rp 2,5 miliar tapi nanti di tahun 2026 kami hanya kebagian jatah dana pembangunan sebesar Rp 1,8 miliar karena jumlah RW kami hanya ada enam, ini menjadi kendala tersendiri bagi kami karena dana tersebut akan dioptimalkan untuk kegiatan fisik dan non fisik atau pemberdayaan,” ujar Kiky kepada Jurnal Depok usai mengikuti kegiatan Musrenbang di aula Kantor Kelurahan PJB, Rabu (05/02/25).
Sementara Lurah Pangkalan Jati Baru (PJB), Kecamatan Cinere, Ayu Dwi Pratiwi mengaku tetap optimis pelaksanaan pembangunan di Kelurahan PJB pada tahun 2026 nanti akan tetap maksimal meskipun dana anggaran pembangunan minus Rp 700 juta dari tahun tahun sebelumnya.
“Ya, untuk usulan yang tidak terakomodir di Musrenbang Kelurahan lantaran keterbatasan badget dana anggaran, kami akan perjuangkan pada Musrenbang Kecamatan dan Renja, serta opsi pendanaan pembangunan pada jalur aspirasi anggota dewan, tenang aja enggak perlu resah,” celoteh Ayu Dwi Pratiwi.
Dikatakannya, sebagai gambaran berdasarkan pengajuan usulan pembangunan yang diajukan pada Musrenbang, nilai biaya pembangunan nya mencapai Rp 1,4 miliar, sehingga jika ini direalisasikan pada tahun 2026 mendatang maka dana anggaran pembangunan non fisik hanya tersisa 400 juta saja.
“Saya berharap nanti LPM dan para Ketua RW bisa menyiasati penggunaan anggaran berbasis Rw sehingga pelaksanaan pembangunan sarana prasarana tetap maksimal dan dapat memenuhi harapan masyarakat,” tutup Ayu Dwi Pratiwi, (Asti Ediawan).
