Limo | https://jurnaldepok.buzz
Lurah Krukut, Kecamatan Limo, H. Jamaludin dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan Krukut, Husin Tohir, Selasa (21/01/25) didapuk memimpin kegiatan Rembuk RW tahun 2025 untuk realisasi pembangunan tahun 2026.
Pada kesempatan itu, H. Jamaludin berpesan kepada para stakeholder peserta rembuk RW agar lebih bijak dalam mengusulkan ajuan pembangunan prioritas agar usulan tersebut memiliki nilai manfaat optimal bagi masyarakat dan dapat diterima oleh semua elemen masyarakat.
“Kami berharap Pra kegiatan Musrenbang atau biasa disebut Pra Musrenbang ini dapat melahirkan usulan usulan prioritas yang benar benar sesuai dengan kebutuhan bukan dilatarbelakangi dengan kepentingan sehingga memiliki nilai manfaat maksimal dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Jamal dihadapan para peserta Rembuk RW.
Disisi lain, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Husin Tohir mengatakan, kegiatan rembuk RW yang melibatkan berbagai komponen masyarakat lebih difokuskan pada pembahasan optimalisasi anggaran Rp 300 / RW yang rencananya akan mulai digulirkan pada tahun 2026 mendatang.
“Nanti di tahun 2026 anggaran Rp 300 juta / RW akan menjadi andalan dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di setiap wilayah RW, oleh sebab itu pada rembuk RW tahun ini kami lebih memfokuskan pembahasan alokasi penyerapan anggaran tersebut agar nanti tidak ada stakeholder yang tidak paham alokasi apa saja yang bisa terakomodir dalam penggunaan anggaran itu,” tutur Husin.
Dikatakannya tidak semua kegiatan pembangunan di masyarakat dapat diakomodir dalam penggunaan anggaran rutin Rp 300 / juta per tahun, oleh sebab itu pada kesempatan rembuk RW kami memaparkan usulan yang dapat di akomodir dan masuk dalam kategori kegiatan pembangunan yang bisa di SPJ kan.
“Ada kategori tertentu dalam penggunaan anggaran rutin Rp 300 juta / RW, tidak semua dapat diakomodir dan ketentuan itu sudah di tetapkan dalam klausul penggunaan anggaran,” ungkap Husin.
Mengingat pembangunan sarana prasarana fasilitas umum di lingkungan sudah banyak terealisasi dalam program pembangunan fisik beberapa tahun silam, Husin memperkirakan serapan anggaran Rp 300 juta / RW pada tahun 2026 kemungkinan besar lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Ya, untuk pembangunan fisik fasilitas umum hampir semua sudah tercover pada penyelenggaraan pembangunan tahun tahun sebelumnya, sementara masih banyak program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sejauh ini belum mendapat porsi memadai pada tahun sebelumnya, makanya kami memperkirakan untuk serapan anggaran rutin tahun 2026 kemungkinan lebih besar dialokasikan pada bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat,” tutup Husin. n Asti Ediawan
